POSTUR MINIMALIS UNTUK MENJAGA NKRI

•Maret 31, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Oleh : Fahad Abdul Azis* 

“Kenapa Amerika Serikat disegani negara lain? Selain memiliki kekuatan ekonomi, mereka memiliki angkatan perang yang kuat. Dua kekuatan itu membuat mereka memiliki bargaining power dengan negara dan kekuatan mana pun. Mengganggu AS atau kepentingannya sama dengan membangunkan macan tidur. Kalau saja angkatan perang kita kuat, tak mungkin Malaysia meremehkan kita seperti ini.”

—Mantan  Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kompas[1] 

Apa yang diungkapkan Mantan Panglima TNI Jend. Endriarto Sutanto tersebut merupakan cermin bahwa kondisi yang memperihatinkan bagi negara sebesar Indonesia. Apabila kita mengingat kembali salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap jengkal dari tanah ibu pertiwi dan seluruh Warga Negaranya dimanapun berada. Tapi apabila kita bertanya apakah TNI sebagai alat negara sudah cukup kuat untuk mempertahankan tanah air dan melindungi setiap warga negara Indonesia?

Wajar apabila kita merasa pesimis akan kemampuan Tentara kita. Karena, berdasarkan hasil temuan International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2000-2001, Indonesia tergolong negara yang miskin jumlah personel militernya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia masih berada di bawah Vietnam dan Thailand.[2] Berdasarkan temuan tersebut, jumlah tentara Indonesia yang sebanyak 413.729 personel harus menjaga 220 jutaan penduduk. Itu artinya, satu tentara harus menjaga 519 jiwa penduduk, bahkan menurut peneliti CSIS, Begi Hersutanto,[3] Idealnya dari sisi personel sekitar 1 % dari jumlah penduduk, sekitar 2,2 juta personel. Sementara di Vietnam, satu tentara hanya mengawasi 169 jiwa penduduk. Dari cakupan luas wilayah pun, TNI masih mengalami kekurangan personel. Dengan wilayah negara seluas 1.919.400 km persegi, berarti satu tentara harus mengawasi cakupan wilayah sekitar 6 km persegi. Padahal, di Thailand, satu tentara hanya mengawasi wilayah seluas 2 km persegi.[4] 

Kondisi nyata yang ada sekarang dalam upaya pembangunan postur pertahanan TNI adalah karena tidak  tepatnya proses dan urutan berfikir berdampak kepada mind set dalam merancang program pembangunan kekuatan angkatan bersenjata. Tidak adanya standar ideal  serta Grand Strategy mengenai kekuatan pertahanan keamanan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan keamanan negara, membuat TNI kemudian tidak dapat merencanakan seberapa besar prosentase  kemampuan kekuatan pertahananan keamanan yang dapat dibangun dari standar ideal yang mampu diwujudkannya, sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan negara.[5] Hal yang demikian juga disampaikan Begi, bahwa pemerintah belum mempunyai blue print tentang kebijakan pertahanan nasional.[6] Kondisi ini tentunya membuat hati miris, mengingat betapa luasnya wilayah dan betapa banyaknya jumlah penduduk Indonesia.

Pasca runtuhnya Uni Soviet akhir decade 90-an, mengakibatkan perubahan yang besar di dunia ini, dengan banyaknya isu-isu baru yang lahir dan perubahan paradigma keamanan internasional, terutama keamanan dan pertahanan Negara-negara berkembang dan negara miskin (under-development countries). 

1. Anggaran versus Pembangunan Kekuatan TNI

Ancaman-ancaman yang muncul dewasa ini tidak lagi bersifat konvensional namun multidimensional. Perubahan ini sebagian besar akibat pergeseran kekuatan dunia dari bipolar menjadi multipolar yang sangat berpotensi menciptakan benturan kepentingan yang bersifat global, regional maupun nasional. Pergeseran kekuatan dunia tersebut telah menciptakan situasi tidak menentu melalui perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, sehingga secara tidak langsung memaksa setiap negara untuk berupaya semaksimal mungkin mengamankan kepentingannya, baik ditingkat nasional, regional, maupun global.[7] 

Pada titik ini, kita pun menyadari bahwa ada masalah krusial yakni alokasi anggaran pertahanan yang sangat dibutuhkan sebagai faktor utama dalam membangun kekuatan militer guna menjalankan tugas pertahanan negara secara professional. Realitas objektif atas anggaran pertahanan Negara yang minim akan berakibat pada kemampuan TNI dalam membangun kekuatan pertahanan Negara. Ini semua berkaitan dengan pentingnya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas alutsista serta personel TNI dengan luas, jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dan karakter wilayah NKRI serta sifat ancaman pada kedaulatan negara yang dihadapi dewasa ini.[8] 

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa kemampuan negara dalam menyediakan kualitas pertahanan tergantung kondisi perekonomian negara tersebut yang sudah barang tentu parallel terhadap seberapa besar jumlah anggaran pertahanan yang dialokasikan. Jika kita sepakat bahwa kekuatan nasional dapat dibentuk melalui ekonomi (E) dan militer (M), dimana hubungan keduanya berbanding lurus. Maka artinya, baik ekonomi ataupun militer yang terlebih dahulu dibangun, akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.[9] 

Menanggapi hal tersebut Menhan Prof. Juwono Sudarsono,[10] menegaskan bahwa jumlah anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk membiayai anggaran rutin, seperti gaji pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas daripada pengeluaran untuk pembangun sistem, personel, fasilitas, dan material. Artinya, jumlah anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai pengembangan kekuatan pertahanan Negara. Pola alokasi anggaran seperti ini dapat dikatakan masih berbasis pada kekuatan personel, padahal pola demikian tidak tepat bagi unit organisasi yang titik berat kekuatannya terletak pada alutsista berteknologi tinggi dalam menjaga kedaulatan negara kepulauan, seperti Indonesia. Menurut Craig Snyder[11], diantara Negara-negara Asia Tenggara Indonesia bersama Vietnam dan Filiphina, dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki kemampuan financial untuk melakukan moderniasai alutsista.Gambar  1: Peta Kekuatan di Asia Tenggara

PETA KEKUATAN DI ASIA TENGGARA

MEKSIKO
AS
KANADA
AS
FILIPINA
MALAYSIA
SINGAPURA
INDONESIA
BRUNEIPDDK        : 0,38 JTPDB           : US$ 6 MGAR HAN : US$ 0,35 M(5,8 % PDB)
MALAYSIAPDDK     : 25 JTPDB         : US$ 143 MGAR HAN : US$ 3,08 M(2,2 % PDB)
INDONESIAPDDK     : 231 JTPDB           : US$ 420MGAR HAN : US$ 3,5M(0,9 % PDB)
FILIPINAPDDK        : 89,5 JTPDB           : US$ 118 MGAR HAN : US$ 0,9M(0,7% PDB)
SINGAPURAPDDK        : 4,5 JTPDB           : US$ 132 MGAR HAN : US$ 10 M(7,6%PDB)
VIETNAMPDDK        : 84,5 JTPDB           : US$ 61,1MGAR HAN : US$ 3,4 M (5,5 % PDB)
KAMBOJAPDDK        : 13,8 JTPDB           : US$ 6,6MGAR HAN : US$ 0,123 M(1,9 %PDB)
LAOSPDDK        : 6,368 JTPDB           : US$ 2,9 MGAR HAN : US$ 0,014 M(0,4 % PDB)
MUANGTHAIPDDK       : 65 JTPDB          : US$ 207MGAR HAN : US$ 2,1M(1,01% PDB)
MYANMARPDDK        : 47 JTPDB           : US$ 75 MGAR HAN : US$ 6,2 M(8,2 %PDB)

Sumber : Presentasi Connie Rahakundini Bakrie M.Si, Kebijakan Pertahanan dan Peran TNI  dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI, Pada Seminar Nasional HIMHI, Hotel Panghegar Bandung, 31 Desember 2007. 

Dalam konsepsi pertahanan nasional, anggaran pertahanan negara yang minim akan berdampak langsung pada kemampuan  TNI dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Terdapat kaitan erat pada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas Alutsista serta personel TNI terhadap luas, jumlah dan  penyebaran penduduk , karakter wilayah NKRI serta sifat ancaman kedaulatan.            

Karenanya,  sangat tidak masuk akal jika kita terus mendesak TNI harus tetap profesional, sementara anggaran pertahanannya masih tetap tidak berubah berkisar pada 1%. Bahkan untuk RAPBN-P 2008 anggaran untuk Departemen Pertahanan dipotong sebesar 5,459 triliun rupiah (sekitar 15% dari APBN 2007) menjadi 30,94 triliun rupiah.[12] Hal demikian sudah barang tentu membawa permasalahan baru bagi Dephan dan TNI dalam upayanya memperkuat postur pertahanan TNI terutama dalam pengadaan alutsista yang sifatnya sangat mendesak dan penting. 

2.  Kondisi Postur Kekuatan TNI

Postur kekuatan TNI sampai tahun 2007, sebanyak 413.729 personel. Yang terdiri dari 317.273 personel TNI AD, 62.556 TNI AL, 33.900 TNI AU, kesemuanya itu sudah termasuk personel yang ada di Dephan, Mabes TNI, Dep/LPND.[13] Apakah ini memadai atau tidak untuk untuk wilayah Indonesia yang begitu luas? Memang tidak selalu kuantitas yang besar dari postur kekuatan TNI menjadi jaminan yang baik dan memadai bagi kekuatan TNI itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, kuantitas yang kecil tidak serta merta kekuatan TNI kemudian menjadi lemah dan tidak efektif. Tapi jika kita melihat kondisi alutsista TNI yang sebagian besar usianya antara 25-40 tahun, dan ini yang terus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan, maka kita harus jujur secara kualitas postur kekuatan TNI masih jauh dari standar dan belum memenuhi kebutuhan Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) atau Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP). 


* Penulis adalah Mahasiswa HI FISIP Unpas Bandung.

[1] M Alfan Alfian M, “TNI Kita yang Lemah”, Harian Kompas (Online), Jakarta, 28 April 2005, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/28/opini/1715485.htm, diakses 23 November 2007.

Ungkapan atas bernada pengandaian, yang berujung pada keprihatinan atas kondisi kekuatan pertahanan nasional dewasa ini.

[2] “Kondisi Keamanan Negara Tidak Terandalkan”, dalam jajak pendapat Harian Kompas (Online), Jakarta, 6 Desember 2004, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/06/Politikhukum/1418314.htm, diakses 23 November 2007.

[3] Hasil wawancara dengan peneliti CSIS, Begi Hersutanto, Gedung CSIS Jakarta, 7 Januari 2008.

[4] “Berlindung pada Pertahanan yang Minim”, dalam jajak pendapat Harian Kompas (Online), Jakarta, 8 September 2003, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/08/nasional/548200.htm, diakses 23 November 2007..

[5] Presentasi Connie Rahakundini Bakrie M.Si, Kebijakan Pertahanan dan Peran TNI  dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI, Pada Seminar Nasional HIMHI, Hotel Panghegar Bandung, 31 Desember 2007.

[6] Hasil wawancara dengan Begi Hersutanto, Op. Cit.

[7] Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 5

[8] Ibid.

[9] Presentasi Connie Rahakundini Bakrie M.Si, Op. Cit.

[10] Lihat Hasil wawancara dengan Menteri Pertahanan, Prof. Juwono Sudarsono, Dephan, 11 Oktober 2006, dalam Connie Rahakundini Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 6.

[11] Lihat Craig Snyder, “Maritime Security in Southeast Asia”, dalam Damien Kingsbury (ed.), Violence in Between; Conflict and securityin Archepelagic Souteast Asia, (Singapore: Monash University Press, 2005), hal. 105-125.

[12] “Empat Kelompok Kegiatan Bebas Pemangkasan”, Harian Kompas, Jakarta 29 Februari 2008, hal. I.

[13] Connie, Op. Cit., hal. 101-102.

KEBANGKITAN CINA DI DUNIA: MENCERMATI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI YANG DITERAPKAN

•Maret 31, 2008 • 1 Komentar

Oleh : Fahad Abdul Azis

I.       Latar Belakang 

“Biarkan Cina terlelap. Sebab, jika Cina terbangun, dia akan menggungcang dunia”

– Napoleon Bonaparte –

Cina atau dengan nama resmi Republik Rakyat Cina (RRC; juga disebut Republik Rakyat Tiongkok/RRT) adalah sebuah negara komunis. Sejak proklamirkan pada 1949 oleh Mao Zedong di lapang Tiananmen, Cina telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Cina adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi 1.242.612.226 jiwa (hasil sensus tahun 2000), yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. Negara dari Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao ini adalah negara terbesar di Asia Timur dengan total wilyah 9.596.960 km², dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. Cina berbatasan dengan 14 negara: Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.[1]

Dalam suatu pertikaian yang terus berlangsung, Cina menuntut hak memerintah atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya yang tidak pernah dilepaskan oleh Taiwan. Pemerintah Cina mendakwa bahwa Taiwan merupakan suatu entitas yang tidak lagi wujud dan secara administratif meletakkan Taiwan sebagai provinsi ke-23 Cina, seperti yang tertuang dalam one China Policy yang selama ini didengungkan oleh Cina.

Cina mengklaim kedaulatan terhadap Taiwan namun tidak memerintahnya[2]. Status politik Taiwan merupakan hal yang kontroversial; Taiwan  mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Cina daratan dan begitu juga dengan Cina. Cina Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRC dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Macau. Pemerintah Cina melihat pemerintahannya di Cina sebagai Tiong Koq Baru saat membandingkan dirinya dengan Tiongkok sebelum tahun 1949. Cina juga dijuluki sebagai “Cina Merah” bagai kawasan yang sama, terutamanya oleh musuhnya di Barat, dengan merujuk kepada warna merah yang merupakan lambang komunis.

 II.    Geostrategi dan Geopolitik Cina Menaklukan DuniaA.     Ekonomi Alat Untuk Mendapatkan Pengakuan Dunia

Pada dasarnya konstelasi politik dunia yang semakin kompleks dewasa ini tidak akan pernah terlepas dari apa yang disebut dengan kepentingan nasional (national interest) suatu negara yang terangkum politik dalam negeri yang sudah barang tentu menurunkan apa yang disebut geopolitik dan geostrateginya. Merupakan hal yang wajar apabila masing-masing negara saling berlomba-lomba untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam kancah pergaulan internasional. Hal tersebut hampir melingkupi seluruh negara yang ada di muka bumi ini, terlepas dari besar atau kecilnya negara tersebut.

Dalam hal ini politik luar negeri Cina bisa tergambar dari pergaulan internasionalnya. Dewasa ini Cina berhasil membuat AS “takut” terhadap kebangkitannya. Dari segi jumlah penduduk, Cina merupakan negara berpenduduk terbanyak di dunia, bahkan wilyah negaranya pun sangat luas, hal ini lah yang menjadikan Cina sebagai salah satu negara anggota tetap dewan keamanan PBB.

Sebenarnya Cina sendiri sangat tidak seimbang. Kerapuhan lingkungan fisiknya benar-benar bertolak belakang dengan kekuatan modal manusianya yang sangat besar.  Singkatnya, ketidakseimbangan yang terjadi karena dua hal yang tak sebanding ini bisa memberi kita pemahaman tentang intensitas maupun polaritas pengaruh yang ditanamkan Cina di dunia. Pada satu ujung, belum pernah dunia menghadapi masalah tenaga kerja yang besar, murah, dan cakap yang tergabung dalam ekonomi globalisasi dalam waktu sesingkat itu. Pada ujung lainnya, tidak pernah ada sebelumnya sebuah Negara yang sebegitu besar bisa bangkit dengan begitu cepatnya dengan modal alam yang sebegitu miskin. Cina tidaklah dianugerahi lahan pertanian yang berlebihan. Sekitar setengah daratannya tidak berpenghuni, sehingga seperlima umat manusia terkumpul pada 7% lahan yang bisa diolah di seluruh permukaan bumi.[3]

Faham komunis dan sistem politik tertutup yang dianut negara ini dulu – bahkan dijuluki negara tirai bambu– mengakibatkan Cina sedikit dikucilkan dalam pergaulan internasional. Dari segi wilayah dan penduduk dan wilayah, Cina sangat kecil kemungkinan untuk dikucilkan, tapi kenyataan menunjukan hal demikian. Hal ini disadari oleh Deng Xiaoping. Sejak Xiaoping memegang tampuk kekuasaan pada ahir 1970-an, PKC (Partai Komunis Cina) telah menegaskan legitimasinya dalam menghasilkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan menggunakan kekuatan ekonominya sebagai pendokrak untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar secara internasional.[4]

Cina memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi hampir 1,25 milliar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita, Cina menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah $1.300. Perkembangan ekonomi Cina diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Cina.[5]

Kekuatan ekonomi ditunjukkan dengan proses industrialisasi yang mapan dan hasil prosuksi yang besar juga. Dibanyak industri, terutama industri padat karya, Cina menjadi pemain global yang dominan saat ini. Pabrik-pabrik Cina memproduksi 70% mainan, 60% sepeda, setengah industri memproduksi sepatu, dan sepertiga industri memproduksi tas di dunia. Cina juga memproduksi setengah oven microwave di dunia, sepertiga televisi dan perangkat AC, seperempat mesin cuci di dunia, dan seperlima lemari esnya; produk ini menunjukan pesatnya pertumbuhan ekspor Cina.[6] Tapi Cina tidak bisa mendapatkan hal-hal ini tanpa minyak, untungnya Cina bisa mengimpor cukup banyak untuk menutupi kekurangannya itu. Namun, kebergantungannya pada komoditas asing hingga sebesar 40% dari seluruh kebutuhannya itu telah membuat Cina benar-benar terjebak dalam posisi sulit.

Karena dipicu oleh posisi yang sulit ini, Cina dan perusahaan minyak raksasa miliknya mencoba dengan semakin tergesa-gesa –karena negaranya menjadi importir penuh minyak bumi pada 1992—untuk mendukung lini suplai dan mengurangi kelemahannya itu dengan menghalalkan segala cara.

Ketiga perusahaan minyak besar milik Cina, yaitu China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), dan Sinopec[7], telah menanamkan modalnya hampir dalam tiga puluh proyek pengembangan minyak dan gas di luar negeri dan telah meraup lebih dari $5 milliar pada akhir 2002. Tetapi, sejarah pendek transaksi-transaksi ini dipenuhi ketidakpastian. Jelas sekali karena tergesa-gesa dan benar-benar membutuhkan, pihak Cina hampir selalu membeli cadangan minyak yang biasa didapatkan dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Dalam beberapa kasus, transaksi-transaksi yang diatur secara politik menjadi berantakan dan pada kasus-kasus lain, perusahaan-perusahaan minyak asing bermanuver dari para pesaing mereka dari Cina.[8]

Dua puluh tahun yang lalu Cina adalah eksportir minyak terbesar di Asia Timur. Kini, Cina telah menjadi importir minyak terbesar nomor dua di dunia. Pada 2004, Cina membukukan sekitar 31% dalam peningkatan permintaaan minyak dunia. Sehingga, naiknya harga minyak hingga diatas $60 per barel pada pertengahan 2005 bisa dibilang disebabkan oleh tingginya permintaan Cina.[9]

    B.     Memperkuat Militer: Jawaban Terhadap Unilateralisme

Dengan kebijakan luar negerinya yang semakin tegas, Cina juga bertujuan menerjemahkan otot kekuatan pertumbuhan ekonominya ke bidang geopolitik dan mengimbangi apa yang dilihatnya sebagai hegemoni global AS.[10]

Menyangkut kepentingan nasional tersebut, kiranya wajar apabila Cina tahun demi tahun menaikkan anggaran belanja militernya. Pengeluaran belanja militer negara ‘Tirai Bambu’ itu pada tahun 2007 dianggarkan hampir 18 % menjadi 350,92 miliar yuan (sekitar hampir 45 miliar dolar), atau naik 52,99 miliar yuan dari tahun 2006, dana tambahan itu akan digunakan untuk peningkatan gaji, meningkatkan sistem persenjataan, dan pelatihan-pelatihan. Kenaikan itu lebih besar dari 10 % sampai 15 % pertumbuhan tahunan anggaran pertahanan Cina selama beberapa tahun terakhir. [11] Pengeluaran itu juga diterjemahkan setara dengan 5,33 biliun yen, yang berarti melampau 4,8 biliun yen dari rencana belanja berkaitan dengan pertahanan Jepang pada tahun anggaran 2007.[12] Pemerintah Cina mengatakan kenaikan itu jangan dipandang sebagai ancaman terhadap negara lain.[13] Tapi rasanya tidak mungkin negara-negara didunia khususnya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik akan percaya begitu saja. Apalagi kalau kita meninjau prosfek Asia-Pasifik kedepan.

Menurut Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao, peningkatan anggaran militer juga sifatnya mendesak jika melihat situasi internasional yang diwarnai dengan munculnya unilateralisme. Kecenderungan unilateralisme muncul lagi, konflik lokal berlanjut, kegiatan teroris internasional tak berhenti…, dan persoalan-persoalan keamanan tradisional dan non-tradisional terus saja ada, kata Wen.[14]

Jika melihat fenomena dunia internasional dewasa ini yang bersifat unilateralisme, yang dipercaya oleh kaum neorealis sebagai suatu fase yang unbalance (tidak seimbang), hal ini akan mengakibatkan negera hegemoni –Amerika Serikat – akan melakukan tindakan sekehendak dirinya saja. Dari pernyataan Wen Jiabao diatas, sudah sangat jelas tersirat bahwa Cina hendak menjadikan dirinya sebagai balancer atau penyeimbang dari situasi sekarang. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketegangan baik secara kawasan maupun internasional, hal ini mungkin menjadi kecurigaan yang berlebih mengingat Amerika Serikat menganggap Cina tidak transparans dalam kebijakan penambahan anggaranmiliter ini.[15] Kekhawatiran AS mungkin akan sedikit terobati dengan adanya kesepakatan kerjasama militer antara Jepang dan Australia, kerjasama atau pakta militer yang dilakukan oleh negara sekutu AS ini setidaknya akan mengawasi gerakan militer dari Cina, sudah barang tentu ini akan menimbulkan ketegangan dikawasan Asia-Pasifik. Apabila pihak-pihak tersebut saling curiga dan membuat kesalahan bukan tidak mungkin perang akan terjadi.

 C.     Cina Unjuk Gigi dengan Program Antariksa

Urgensi terhadap pencapain national interest ini, terutama pemerintah Cina harus menyediakan sekitar 24 juta lowongan pekerjaan per tahun[16], melahirkan sebuah konsep lanjutan selain penguatan terhadap sektor ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, wilayah, penduduk, dan politik, dengan menambahkan anggaran  militernya, pemerintah Cina juga bertekad untuk mengembangkan teknologi. Pengembangan teknologi ini agar sinergis dengan kebijakan ekonomi dan memperkuat militernya.

Dalam pengembangan teknonologi, Cina berhasil memanfaatkan proses alih teknologi yang ditempuh dengan “pemaksaan” terhadap perusahaan asing yang mendirikan bisnis di Cina, juga dengan pengiriman pelajarnya ke seluruh pelosok bumi, terutama Negara-negar barat. Akhirnya Cina berhasil dalam riset-riset yang dilakukan.

            Namun, yang akan disoroti sekarang tentang program antariksanya. Pada 15 Oktober 2003, menggunakan roket Long March 2F dan kendaraan angkasa berawak Shenzhou V, Cina menjadi negara ke-3 yang menempatkan manusia di angkasa melalui usaha kerasnya.

Setelah pertikaian Cina-Soviet, Cina mulai mendirikan program pencegahan nuklir dan sistem pengantar angkasanya sendiri. Hasil kejadian ini adalah rencana peluncuran satelit. Ini menjadi kenyataan pada tahun 1970 dengan peluncuran Dong Fang Hong 1, satelit Cina yang pertama. Ini menjadikannya sebagai negara kelima yang melancarkan satelit angkasa lepasnya sendiri.[17]

Negara ini merencanakan program angkasa berawak di awal 1970an, dengan “Proyek 714″ dan kendaraan angkasa berawak Shuguang yang diharapkan. Karena serentetan kemunduran politik dan ekonomi, program penerbangan berawak tak pernah terlaksana baik sampai 2003. Walau bagaimanapun, pada tahun 1992 Proyek 921 dibenarkan dan pada 19 November 1999, roket tidak beranak kapal Shenzhou 1 diluncurkan, ujian pertama roket negara ini. Selepas tiga kali percobaan, Shenzhou 5 dilancarkan pada 15 Oktober 2003 dengan roket Kawat Lama yang beranak kapal Yang Liwei digunakan, menjadikan Cina negara ketiga yang meluncurkan manusia ke angkasa lepas setelah Amerika Serikat dan Rusia. Misi kedua, Shenzhou 6 dilancarkan pada 12 Oktober 2005.

Program perkembangan Cina dianggap disebabkan atas keprihatinan dalam beberapa bagian. Laporan DPR AS menyusul peluncuran 2003 berkata, “Saat 1 dari motivasi cepat yang kuat untuk program ini muncul menjadi gengsi politik, Usaha-usaha Cina hampir pasti akan menyumbang pada sistem angkasa militer yang diperbaiki pada bingkai waktu 2010-2020.”[18]

Apakah kelanjutan Cina di area ini akan membuat perlombaan angkasa lainnya masih perlu diperhatikan.

 III. Kesimpulan

            Kebangkitan Cina dewasa ini telah membawa perubahan yang besar dalam fenomena hubungan internasional. Kebangkitan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa ada perencanaan yang pasti terankum dalam geostrategi dan geopolitik.

            Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi kekuatan sekaligus masalah bagi Cina. Bagaimana tidak bagi Cina tiap tahun harus menyediakan 24 juta lowongan pekrjaan untuk warganya, ditambah wilyahnya tidak semuanya berpotensi untuk diolah. Belum lagi ketertinggalan dari negara disekelilingnya dan faham komunis yang dianut menjadikan Cina semakin tersisihkan dalam pergaulan internasional. Dalam kondisi tersebut Deng Xiaoping yang menggantikan Mao Zedong pada tahun 1970-an menyadari bahwa untuk mendapatkan perhatian dunia Cina harus juat secara ekonomi.

            Cina mencirikan ekonominya sebagai sosialisme dengan ciri Cina. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Cina telah memperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengijinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Kearah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan pelbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan. Ini mengakibatkan Cina berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.

            Tingkat perekonomian yang mencapai fase over heat dewasa ini menjadikan Cina sebagai negara industri terbesar, yang mengakibatkan pemakain terhadap minyak sangat besar. Dengan berbagai cara sekalipun harus saling curiga dengan negara lain seperti Amerika. Cina tetaplah Cina yang akan terus memperjuangkan kepentingan nasional, yaitu stok aman untuk minyak agar proses industri tetap berjalan.

            Ditingkat kedua, Cina memperkuat militernya yang tidak lain adalah untuk mempertahankan wilayah teritorialnya termasuk bahwa Cina berhak atas Taiwan,. Belum lagi permasalahan tentang perbatasan-perbatasan. Tapi yang menarik adalah sikap Cina dalam menyikapi unilateralisme yang menurut mereka tidak relevan. Kerjasama dengan negara-negara di kawasan timur tengah seperti di Sudan memberikan suatu sinyalemen bahwa perlu adanya pembatasan atas kekuatan AS. Apalagi Cina mempekuat militernya untuk mengamankan suplai minyak di seluruh dunia, terutama suplai dari Timur Tengah.

            Cina juga dituntut untuk bisa mandiri dalam teknologi, baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan militer. Namun dalam hal ini, Cina telah berhasil mengembangkan teknologi ruang angkasanya. Keberhasilan ini jelas menaikkan bargaining position Cina di dunia internasional. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Cina ini melahirkan satu pertanyaan besar, apakah peta politik dan keamanan dunia akan berubah?


Penulis adalah Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unpas Bandung

[1] http://www.id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok.htm

[2] Ibid. hal yang sama juga berlaku terhadap Pescadores, Quemoy, dan Matsu.

[3] Rahasia Sukses Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serikat Sebagai Superpower Ekonomi Dunia, Penerbit Mizan, cetakan I, Mei 2007, hal. 161-164. Ratusan juta orang Cina telah mencari kehidupan baru dan banyak hal yang mereka inginkan –bahan bakar, logam, makanan, peralatan, dan kemudahan hidup tertentu—benar-benar tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi di dalam negeri mereka yang lingkungannya telah habis terkuras.

[4] Ibid., hal. 169.

[6] The Chinese Century, DR. Oded Shengkar, penterjemah Rita Setyowati, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2005, hal. 3

[7] CNPC, perusahaan minyak milik Negara yang terbesar telah berhasil membeli asset di Sudan, Irak, dan Kazakhstan. CNOOC berhasil melakukan kontrak pesediaan jangka panjang dari tempat-tempat seperti Australia.

[8] “Kashagan Sale Completed”, InternationalPetroleum Finance, 11 April 2005.

[9] “From T-Shirt to T-Bonds – China and the world economy”, The Economist, 30 Juli 2005 dan juga David Zweig dan Bi Jianhai, “China`s global hunt for energy “, foreign Affairs, September/Oktober 2005, hal. 2.

[10] DR. Oded Shengkar, Loc. It, hal. 4.

[11] Penganggaran menunjukan bahwa perbelanjaannya yang berjumlah AS$56 milyar merupakan yang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (lebih dari AS$ 400 milyar untuk tahun anggaran 2005-2006) dan Rusia.

[12]Belanja Militer China 2007 Melonjak 17,8 Persen”, http://www.antara.co.id, 5 Maret 2007.

[13]Cina Umumkan Kenaikan Anggaran Militer Menjadi Hampir 45 Miliar Dolar”, http://www.voa-indonesia.com, 5 Maret 2007.

[14] “China Naikkan Anggaran Militernya Sebesar 11,6 Persen”, Harian Kompas, Beijing 7 Maret 2004.

[16] James Kynge, Loc. It, hal. 269.

[18] Ibid.

Militer ChinaBayangi AS

•Maret 29, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

WASHIGTON – Sejak Uni Soviet pecah, perhatian Amerika Serikat (AS) beralih kepada China sebagai potensi pesaingnya di masa depan.

Kongres AS memberi perintah kepada pihak militer AS untuk membuat laporan tahunan tentang “strategi militer China kini dan di masa mendatang.” Maka Senin kemarin, Pentagon menyerahkan laporan setebal 66 halaman tentang militer China, termasuk mengenai peningkatan anggarannya.

Laporan ini makin memicu kekhawatiran Kongres AS. Hal semacam ini merupakan bagian dari hubungan simbiosis antara Kongres dan kompleks industri militer AS, di mana Kongres memerintahkan untuk dilakukan studi terkait peningkatan militer China, dan kemudian pembuat UU akan mengutip laporan tersebut sebagai pembenaran untuk membeli senjata lebih banyak lagi.

Namun tidak seperti Uni Soviet di masa lalu, kini Pentagon tidak dapat mengutip dan memprediksi dengan mudah tentang ancaman bahaya yang ditimbulkan militer China. Maka, Pentagon menuding kerahasiaan China sebagai pembenaran untuk menyusun skenario terburuk versi AS.

“Kurangnya transparansi dalam persoalan keamanan dan militer China menimbulkan risiko instabilitas, dengan meningkatnya potensi kesalahpahaman dan kesalahan kalkulasi,” demikian sebut salah satu butir dalam laporan Pentagon tersebut, seperti dikutip Rabu (5/3/2008).

Pentagon menambahkan, China menghabiskan lebih dari 139 triliun untuk anggaran militernya “tiga kali lipat lebih besar daripada anggaran resmi yang dikeluarkan pemerintah China, namun sebenarnya hanya seperempat dari anggaran Pentagon.

Anehnya, dengan anggaran militer China yang hanya seperempat dari anggaran total militer AS tersebut, Washington terus memupuk kekhawatirannya atas China.

“Fakta sebenarnya tentang China adalah berlanjutnya pembangunan, modernisasi, dan kapabilitas militer mereka. Namun sayang berkembang pula kurangnya pemahaman dan transparansi tentang tujuan China di balik semua itu, serta dengan cara bagaimana peningkatan anggaran itu akan diwujudkan,” demikian ujar David Sedney, wakil sekretaris asisten pertahanan untuk Asia Timur, pada konferensi pers terkait laporan militer China.

Statistik militer China

Studi Pentagon tersebut jelas akan digunakan sebagai amunisi oleh para kritisi China di kongres. “Pada tahun 2010, China akan memiliki kapal selam sebanyak dua kali lipat dari yang dimiliki AS,” tukas Tom Allen, senator Republik dari Maine, memperingatkan Kongres AS baru-baru ini pada rapat dengar pendapat Komite Anggaran.

Tidak hanya itu, pada rapat dengar pendapat Komite Layanan Tentara Senat, Senator James Inhofe dari Oklahoma juga menyatakan bahwa sepanjang tahun 1990-an saja, kemampuan militer Beijing telah meningkat 1.000 persen.

Kecurigaan AS terhadap militer China bukan hal baru. Tahun lalu, Beijing menguji senjata anti-satelitnya, yang diyakini pejabat Pentagon berada di balik berbagai serangan hacker atas sistem komputer Pentagon.

Disebutkan pula bahwa kapabilitas misil jarak jauh China “yang mampu menghantam wilayah AS” terus meningkat. Demikian pula arsenal pada misil di kapal-kapal laut China.

AS dan China melangkah menuju arah positif, ketika pekan lalu Pentagon dan militer China sepakat untuk membuka saluran langsung (hot line)”serupa dengan saluran antara Washington dan Moskow selama Perang Dingin” sehingga para pemimpin militer kedua negara dapat berkomunikasi dan menjaga agar krisis kecil tidak berkembang menjadi krisis besar.

Namun diprediksi bahwa proses realisasi hal tersebut akan cukup rumit dan memakan waktu relatif lama. Hal ini layak untuk terus diamati, karena terkait dengan hubungan antara dua negara besar di kancah internasional.

sumber: http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/03/05/18/89086/18/

Indonesia, Ekonomi, Demokrasi dan Disintegerasi

•Januari 22, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar
Indonesia, Ekonomi, Demokrasi dan Disintegerasi
Oleh : Fahad Abdul Azis

Disintegerasi adalah hal yang menjadi ancaman bagi Idonesia. Konsep dari demokrasi pun yang dari dulu dirumuskan oleh para pemimpin dan pemikir bangsa belum juga tuntas, terutama dalam konteks pelaksanaan tekhnis di lapangannya. Dalam perkembangannya dan pertumbuhannya Indonesia, telah banyak terjadi berbagai macam hal yang membawanya ke pintu perubahan yang mudah-mudahan menuju ke arah yang lebih baik – tanpa ada sikap pesimis –.
Tak hanya dari segi politik atau demokrasinya saja, proses perubahan pun hadir melalui perubahan konsep pada ekonomi. Keterpurukan ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 mengantarkan para pemikir Indonesia mencari konsep untuk mengatasi krisis ekonomi ini. Krisis multi dimensi yang melanda negeri ini, telah menjadikan Indonesia yang pada era orde baru mendapatkan kepercayaan internasional – sekalipun itu hanya sebuah jargon saja –, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang cukup disegani – dan sempat dijuluki sebagai macan Asia Tenggara –, menjadi Negara yang kurang atau mungkin tidak dipercayai lagi oleh Negara-negara lain.

Indonesiaku Berbeda, Tapi Apakah Tetap Satu?
Pemahaman tentang gejala disintegerasi perlu kita cermati secara kritis, dan dalam konteks serta proporsi yang benar. Pemahaman itu akan menentukan bagaimana orang mencari penyelesaian dan mempengaruhi pilihan pendekatan.
Negeri ini memang serba beragam. Dari 13.699 pulau dengan luas total tidak kurang dari dua juta km persegi itu, bermukim lebih dari 220 juta penduduk. Jumlah sebesar itu masih terpilah-pilah pula berdasarkan bahasa dalam 495 kelompok suku bangsa. Dari segi agama, minimal terbagi dalam 6 macam agama yang dianut disamping puluhan bahkan mungkin ratusan kepercayaan. Dari segi ekonomi pun beragam, dari wilayah-wilayah yang bermandikan madu, sampai dengan wilayah-wilayah yang tandus.
Keragaman ini menimbulkan banyak konsekuensi. Salah satunya adalah samakin menguatnya simbol-simbol identitas. Oleh Rupesinghe (1994) identitas sering didefinisikan sebagai persaan yang kekal tentang kedirian, bagian yang menjadikan hidup dapat diramalkan. Dengan pengertian itu, penguatan identitas pada diri individu ataupun sekelompok orang sangat memungkinkan berubah menjadi sebuah konflik ketika bersinggungan dengan identitas-identitas lainnya.
Repusinghe juga menegaskan, diantara jenis-jenis konflik lainnya, seperti konflik ras, ideology, dan lainnya, konflik identitas merupakan konflik yang paling gampang menyebar dan paling keras. Disamping itu, konflik identitas pun seringkali berwujud kekerasan, baik kekerasan struktural (structural violence) maupun kekerasan fisik (phisical violence). Kekerasan Struktural dapat terjadi apabila penutupan terhadap akses kepemilikan maupun kontrol terhadap sumber daya strategis berlangsung terus-menerus. Sedangkan, kekerasan fisik berkaitan dengan tindakan fisik sebagai akibat dari suatu konflik.
Sebenarnya yang paling mengerikan adalah akibat dari tindakan kekerasan struktural, secara fisik korban yang ditimbulkannya pun tidak dapat disepelekan lagi mengingat ribuan jiwa musnah dalam waktu yang singkat. Orang tidak harus menjadi tua atau sakit-sakitan untuk mati, tetapi cukup dengan menghancurkan sebuah simbol identitas milik kelompok tertentu.
Pada sekitar tahun 2000-2001, Indonesia sarat akan konflik, seperti konflik atau kerusuhan yang terjadi di Jakarta, Ambon. Sebagaimana diketahui, dalam pandangan pluralisme konflik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu konflik vertical maupun konflik horizontal. Konflik Vertikal acapkali terjadi antara Negara dengan warga, antar kelompok masyarakat dengan kelas social yang berbeda. Sementara konflik horizontal terjadi antara sesama warga, kelompok, maupun individu dalam posisi sosial yang dianggap setara. Berdasarkan pengertian seperti itu, masyarakat menilai baik konflik yang bersifat vertical maupun horizontal, dinilai akan semakin memburuk di tahun yang akan datang apabila kondisinya belum diperbaiki juga, hal ini terutama menyangkut perbaikan dalam perundang-undangan dan juga perbaikan moral para stake holder.
Sikap pesimisme muncul dalam memandang potensi kekerasan yang terjadi di masa yang akan datang. Tak hanya dalam kehidupan perpolitikan, sikap pesimisme ini pun tumbuh dalam memandang kehidupan perekonomian di negeri ini. Sikap pesimisme di bidang perekonomian ini bukan tanpa alasan, paling tidak ada dua macam kekhawatiran yang tergambar. Di satu sisi, mereka mengkhawatirkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang oleh karena pengelolaan yang kurang meyakinkan oleh pemerintahan. Pada sisi lain, kekhawatiran tersebut semakin mencekam mengingat stabilitas sosial maupun politik yang dirasakan tetap tidak bersahabat di masa datang. Dalam cara pandang ekonomi, kekhawatiran demikian sangat beralasan, mengingat pertikaian, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakstabilan lainnya akan segera diikuti oleh reaksi negative dalam stabilitas perekonomian.
Sisi lain, sikap pesimis terbentuk memandang segenap upaya pemerintah yang tidak juga membuah hasil. Baik dalam persoalan politik, maupun perekonomian penanganan yang dialakukan oleh pemerintah masih belum memuaskan.
Dari masalah-masalah mengenai disintegerasi dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai permaslahan ekonomi sangat buruk, yang pada akhirnya menimbulkan sikap pesimisme, muncullah suatu perbuatan yang acap kali kita kenal dengan sebutan unjuk rasa. Dalam konteks demokrasi, aktivitas unjuk rasa ini sebetulnya adalah arena debat publik tempat warga masyarakat secara nyata menyatakan perannya dan berpartisipasi dalam komunitas hidup bernegara. Namun, dari fenomena-fenomena yang terjadi selama ini, tampaknya arena debat publik melalui unjuk rasa ini belum betuk-betul mengakar sebagai artikulasi kepentingan rakyat. Sebab jika ditelusuri di satu sisi unjuk rasa tersebut masih didominasi artikulasi kepentingan pemain-pemain politik papan atas, disisinya yang lain aksi unjuk rasa tersebut seringkali dibayang-bayangi tindakan brutal dan anarki.
Kebebasan berekspresi sebagai salah satu amanat dari Reformasi, memang bukan satu-satunya indikator terwujudnya sebuah demokrasi. Sebagai salah satu model pembangunan politik, demokrasi dapat dinyatakan dalam beberapa indikator seperti adanya kedaulatan rakyat, persamaan, dan pengawasan. Indikator-indikator tersebut tercermin baik dalam aspek tingkah laku maupun kelembagaan. Yang menjadi persoalan, sasaran demokrasi acapkali bertumpu pada aspek kelembagaan. Demokrasi sebagi sebuah nilai yang tercermin dalam tingkah laku tampaknya masih teramat jauh untuk digapai.
Dalam kenyataan dewasa ini, keberagaman ras, suku, bahkan agama yang dimiliki Indonesia belum dapat dijadikan sebagai kekuatan, lebih-lebih sebagai pemersatu. Masing-masing ras atau suku masih membela kepentingan kelompoknya, sehingga konteks persatuan nasional terlebih-lebih untuk memperjuangkan kepentingan nasional sulit untuk diwujudkan. Kondisi demikian yang harus dijadikan faktor pemicu kesadaran para stake holder untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok-kelompok tertentu apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Apabila para stake holder ini gagal dalam melaksanakan tugasnya akan banyak lahir konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang tentunya parallel terhadap ancaman disintegerasi bangsa.
Seruan pemisahan diri dari bingkai NKRI akhir-akhir ini sudah semakin berani saja, seperti pada peringatan HARGANAS (hari keluarga Nasional) yang dilaksanakan di Maluku, dimana para separatis RMS (Republik Maluku Selatan) berhasil menembus penjagaan berlapis seorang Presiden. Di tempat yang berbeda tapi para separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka dengan leluasa membentangkan bendera ‘Bintang Kejora’ pada pembukaan Musyawarah Masyarakat Adat Papua, mereka juga bebas melakukan pengibaran bendera ‘Bintang Kejora’, bahkan ironisnya upacara tersebut dilindungi oleh aparatur TNI yang seharusnya menjaga kedaulatan NKRI. Di ujung barat, ancaman disintegrasi juga mulai mengusik yaitu dengan pembentukan partai lokal, partai GAM, walaupun pada akhirnya juga partai GAM ditutup kembali, namun setidaknya masih terdapat semangat-semangat untuk memisaahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas dari berbagai kejadian tersebut? Apa pantas juga mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia, mengingat para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang notabene merupakan abdi masyarakat dan abdi Negara dianggap tidak mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan rasa aman bagi warganya?

Merekatkan dengan lem ‘trilogi pembangunan’
Dari semua ancaman disintegarasi diatas, terjadi karena semakin besarnya ketimpangan social, dimana pemerintah dinilai gagal memberikan keamanan hidup dan terutama keamanan ekonomi bagi warga. Menurut saya, perekat dari sebuah bangsa tidak hanya terletak dari kesamaan ras, bahasa, agama, tetapi lebih ditekankan pada peningkatan kekuatan dan ketahanan ekonomi. Lynn H. Miller menjelaskan bahwa “sebagian kebutuhan manusia itu bersumber secara biologis: Sekurang-kuranganya, setiap manusia itu membutuhkan makanan dan tempat tinggal dan karenanya menempatkan nilai dasar untuk memperoleh kedua kebutuhan tersebut.” Contoh yang paling nyata adalah Uni Eropa, kita mengetahui mereka berbeda ras, bahasa, agama, bahkan berbeda Negara, tapi mereka mampu bersatu karena direkatkan oleh lem ekonomi dan visi bersama yang melahirkan komitmen yang kuat untuk menjadikan kawasan Eropa sebagai basis kekuatan ekonomi dunia.
Ramuan pembuatan lem ekonomi yang ‘maknyus’ terdiri dari 3 materi penting yang terdapat dalam ‘trilogi pembangunan’ yakni pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan merupakan satu kesatuan yang harus diwujudkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari tingkat pendapatan, perasan aman (stabilitas) serta kehidupan yang adil dan tidak timpang (pemerataan) sehingga tidak mengusik hati nurani.
Dalam keruwetan yang kita alami dewasa ini, Ketahanan masyarakat masih cukup tinggi, ini terbukti dari berkembangnya suatu “ekonomi yang sehat” yang berlandaskan pada kekuatan masyarakat sendiri, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Keberhasilan dalam penerapan konsep trilogy pembangunan akan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi langsung terhadap ketahanan nasional, hal ini merupakan modal kita untuk menghadapi globalisasi. Pada akhirnya kemampuan kita menghadapi globalisasi, bahkan memanfaatkan globalisasi bagi pembangunan nasional sehingga menentukan posisi Indonesia di dunia Internasional. Kemampuan ini tidak semata-mata ditentukan oleh kenapa ekonomi, globalisasi tidak hanya berarti kebijakan ekonomi terbuka tetapi juga kebijakan masyarakat terbuka (open society).
Strategi globalisasi yang diterapkan di waktu lalu mendorong pembukaan ekonomi, tetapi menentang pembukaan masyarakat. Maka pembukaan ekonomi menimbulkan keadaan yang sarat korupsi, perbuatan rente, dan kewenangan-kewenangan lain yang tidak dapat dikoreksi, itulah sebabnya demokratisasi tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.
Bila proses konsolidasi demokrasi kita dapat kita selamatkan, maka bangsa ini akan selamat, dan posisinya di dunia internasional yang akan meningkat. Tetapi proses ini hanya akan berlangsung dengan baik bila solidaritas yang tinggi dalam menjalankan dapat ditumbuhkan kembali. Ini semua berpulang pada kita masing-masing, seperti semboyan yang selalu diungkapkan oleh Aa Gym “mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini’ dalam menjalankan perubahan.
Sebenarnya proses demokrasi yang secara dramatis membawa perubahan, ternyata menciptakan social political shock, sehingga semakin cepat perubahan sosial terjadi, semakin memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan intra-societal.
Kini, suara bernada pesimistis pun muncul. Di tengah antusiasme demokrasi, Robert D. Kaplan (1994) telah mengkhawatirkan munculnya the coming anarchy. Francois Mitterand, saat menjabat presiden Perancis, telah lebih dulu menyebut adanya bahaya neotribalism yang bahkan dapat juga hadir ditengah demokrasi Eropa yang sudah dewasa. Juga, Presiden Bill Clinton, dalam pidato pelantikan 1993, di samping ia menyambut era baru ini sebagai era yang menjanjikan kebebasan, ia juga menandai adanya ancaman ancient hatreds (kebencian-kebencian kuno) yang dapat tumbuh subur, mengancam peradaban manusia.
Sejak awal berdirinya republik ini, para pendiri negeri agaknya menyadari sepenuhnya bahwa proses national building merupakan agenda yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Bung Karno misalnya membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan “suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa”.
Bung Karno menjelaskan dalam kuliahnya mengenai dasar dan Filsafat pancasila, bahwa:
“…Bangsa atau Rakjat adalah satu djiwa…, maka kita pada waktu kita memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mentjari hal-hal diluar djiwa rakyat itu sendiri. Kalau kita mentjari hal-hal diluar djiwa rakjat itu sendiri, kandas….Kita harus tinggal didalam lingkungan dan lingkaran djiwa sendiri. Itulah kepribadian. Tiap-tiap bangsa mempunjai kepribadian sendiri, sebagai bangsa….”

Beberapa tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Oleh karenanya perlu ditingkatkan upaya penguatan ketahanan nasional, supaya Indonesia mampu menghadapi kondisi yang belum tentu dapat menguntungkan.
Oleh karena, tanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan Negara Indonesia bukan hanya terletak di bawah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi di pundak kita semua, terutama kita sebagai generasi muda. Tak pantas juga kita hanya selalu meminta hak-hak kita saja, tapi kewajiban yang seharusnya kita berikan kepada bangsa ini tidak kita lakukan. Dan kita perlu menyatukan satu tujuan dalam kerangka visi Indonesia 2030, serta komitmen bersama yang kuat agar visi Indonesia tersebut tidak hanya menjadi jargon saja, tetapi merupakan cita-cita yang akan dan segera menjadi kenyataan.

•Januari 22, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Lanjutkan membaca ”

Ekstraksi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Menyangkut Konsep dan Resonansinya Terhadap Kondisi Rakyat

•September 15, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Ekstraksi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Menyangkut Konsep dan Resonansinya Terhadap Kondisi Rakyat

Oleh: Fahad Abdul Azis*

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Penegasan itu mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara seluruh stake holders yang berwujud pada diplomasi total.(1)
Interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Dalam kaitan ini, masyarakat dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia sebagai daya tarik tersendiri.
Pada hakikatnya kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan produk dari berbagai faktor dan kondisi baik yang bersifat tetap maupun berubah untuk suatu waktu tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan luar negeri jelas merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang direncanakan dan dilaksanakan demi kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional tersebut pada dasarnya terbagi atas dua faktor yaitu faktor tetap dan berubah yang dikaitkan dengan waktu dan totalitas bangsa.(2)
Faktor-faktor yang tetap itu pada umumnya diputuskan sesuai dengan sistem politik dan koridor konstitusinya, yang menyangkut perlindungan bangsa seperti kemerdekaan politik, kemampuan memelihara kesatuan wilayah dan penduduk, dan keselamatan lembaga-lembaga masyarakat dan negara untuk tumbuh berkembang. Muatan dari faktor tetap tersebut dapat turut memuat sejumlah unsur prinsipil seperti mitos nasional dan falsafah negara yang disetujui rakyat.
Sementara itu, faktor-faktor yang berubah diputuskan oleh eksekutif karena tekanan-tekanan kebutuhan baik oleh pemerintah itu sendiri, oleh badan legislatif atau oleh berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan.(3)
Kepentingan nasional sebagai kebijakan pemerintah yang diyakini dan dilaksanakan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara agar dapat bertahan, berkembang, dan tumbuh terus dalam percaturan internasional. Hal itu jelas berbeda dengan kepentingan golongan, walaupun demikian, terdapat kepentingan golongan besar dari masyarakat yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi kepentingan nasional.
Pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2006 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), yang diabdikan bagi kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, Departemen Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari:(4)
1. Lingkaran pertama yaitu, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya.
2. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN +3 (Jepang, China, Korea Selatan).
3. Pada lingkar konsentris selanjutnya Indonesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Indonesia juga mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan like-minded developing countries. Itulah yang menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan Non-Aligned Movement (NAM), the Organization of the Islamic Conference (OIC), the Group of 77 (G-77) dan the Group of 15 (G-15). Dengan forum-forum tersebut Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.
4. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan multilateralisme melalui PBB, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unilateral yang diambil di luar kerangka kerja PBB.

1. Konsep Diplomasi Bebas dan Aktif
Pelaksanaan diplomasi Indonesia harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip bebas dan aktif yang merupakan karakter kebijakan luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri (polugri) bebas-aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Polugri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya polugri yang luwes dan flexible untuk menghadapi segala tantangan dimaksud. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa non-state actors.
Menanggapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia, Indonesia harus bisa mengikutinya dengan berbekal kebijakan luar negeri yang bebas dan yang telah direvitalisasi serta diaktualisasikan. Itu penting, mengingat posisi dan peran penting Indonesia di kawasan ASEAN, dan forum Asia Timur yang baru terbentuk, serta dari banyak posisi penting yang diduduki Indonesia.(5)
Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak berarti kita tidak berani bersikap. Dalam abad ke-21 ini dan sesuai dengan Mukadimah UUD 1945, dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia harus berani berpihak pada masalah-masalah yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kemiskinan, dan jender.(6)
Kebijakan politik luar negeri merupakan refleksi perkembangan politik dalam negeri, juga mendorong perkembangan politik dalam negeri. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif selama ini pelaksanaannya sangat pragmatis sesuai dengan selera, orientasi presiden. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada waktu itu adalah kebijakan yang anti barat, karena Soekarno menganggap negara-negara barat sebagai penjajah. Pada era Soeharto justru sebaliknya, kebijakn politik RI lebih pro-barat, mengingat kondisi pada waktu itu Indonesia membutuhkan suntikan dana segar yang sangat banyak untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan, dan juga salah satu factor yang menentukan kebijakn pro-barat ini adalah orientasi ekonomi.(7)
Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif ini haruslah berani berpihak, menentukan posisinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kemiskinan, dan jender.
Jadi, ketika melihat masalah kemanusiaan, jangan politik bebas itu melihat siapa yang berpihak mana, tapi kita ambil posisi. Jadi, kalau AS melanggar HAM di Irak atau Israel melanggar HAM di Palestina, kita harus mengambil posisi yang tegas. Terlebih lagi, kini hubungan interdependensi antarnegara, antarsuku, antar-ras, antar-agama, antar-ekosistem, sangat kuat sehingga batas-batas kedaulatan negara menjadi sangat kabur.

2. Kebijakan Politik Luar Negeri Konstruktivis
Menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang era baru secara maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”,(8) yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya.
Kebijakan luar negeri “konstruktivis” ini menunjukan bahwa Indonesia tidak bisa hanya berdiam diri saja. Sebagai contoh dalam kasus Resolusi PBB No. 1747 mengenai nuklir Iran, kita dibingungkan dengan berbagai macam opsi apakah menerima, menolak, atau abstain saja. Tentunya opsi yang dipilih haruslah memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai perhatian dan sikap. Pada akhirnya Indonesia menerima rancangan resolusi tersebut. Lahir berbagai opini dari kalangan di dalam negeri, hal ini wajar karena setiap suatu negara apabila akan mengambil sebuah keputusan sering berbenturan moral force. Namun menurut saya opsi yang diambil oleh pemerintah tepat sebagai suatu win-win solution, dengan catatan bahwa keputusan tersebut bisa membuat Indonesia berperan aktif dalam membantu Iran. Ini meupakan salah satu bentuk konkrit dari politik bebas-aktif.

3. Resonansi Politik Luar Negeri Indonesia Era SBY-JK Terhadap Rakyat
Politik luar negeri pada saat ini belum diarahkan pada hal-hal yang secara langsung mewujudkan visi-misi. Politik luar negeri masih bertumpu pada kondisi pada masa lalu yang hendak memosisikan Indonesia sebagai pemimpin. Pemimpin di kawasan ASEAN, benua Asia-Afrika, bahkan negara berkembang. Padahal pada masa kini, terkesan ironis bila Indonesia hendak memosisikan diri sebagai pemimpin sementara banyak masalah dalam negeri yang sedang dihadapi.
Seyogianya setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah bisa langsung dikritisi oleh masyarakat Indonesia, karena hal tersebut berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional negeri ini. Di tingkat masyarakat, politik luar negeri yang dijalankan belum banyak dirasakan.
Pidato Presiden di depan PBB maupun forum ASEAN dan peringatan 50 tahun Konferensi Asia-Afrika tidak begitu diapresiasi, bahkan tidak terlalu bergema di masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut tidak memberi dampak signifikan bagi rakyat.
Rakyat yang bergulat dengan permasalahan di Indonesia tidak merasa bisa dibangkitkan dengan politik luar negeri yang tidak didasarkan pada realitas. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah seolah tidak ada kesinambungan dengan permasalahan dalam negeri.
Seharusnya politik luar negeri yang dijalankan adalah yang menyentuh permasalahan rakyat. Pemerintahan SBY-JK harus mencari berbagai terobosan yang dapat meringankan kehidupan masyarakat. Perwakilan Indonesia di luar negeri, misalnya, harus diarahkan untuk mencari peluang-peluang ekonomi dan mempromosikan peluang ekonomi yang ada di Indonesia. Kegiatan perwakilan Indonesia di luar negeri dewasa ini tidak bisa tidak dikaitkan dengan isu-isu ekonomi sehingga dapat menggeliatkan perekonomian nasional.
Di sini perlu upaya keras dari pemerintahan SBY-JK untuk mengubah paradigma para diplomat. Perwakilan luar negeri harus tanggap dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya bila mereka menghadapi proses hukum, penculikan, ataupun berbagai kesulitan. Bahkan mereka harus ikut aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus-kasus traficking dan perdagangan obat terlarang. Paradigma bersikap para diplomat perlu diubah dari penguasa menjadi pelayan, dari masalah publik ke masalah yang terkait dengan kriminal dan dari masalah protokoler ke masalah peluang ekonomi.
Bahkan dalam forum-forum resmi harus disuarakan kondisi yang dialami Indonesia. Tidak berjalannya penghormatan hak asasi manusia, misalnya, harus disampaikan bukan karena ketidakmauan pemerintah, melainkan harus diakui karena ketidakmampuan pemerintah. Perlu juga dimunculkan permasalahan di Indonesia sehubungan dengan liberalisasi perdagangan yang membuat bangsa terjepit.

3.1 Apresiasi internasional
Politik luar negeri pemerintahan SBY-JK justru mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. SBY-JK dianggap kooperatif dengan keinginan berbagai negara. Normalisasi hubungan militer dengan Amerika Serikat berhasil dicairkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikian pula upaya memerangi terorisme mendapat apresiasi dari pemerintah Australia.
Namun, yang menjadi permasalahan adalah masyarakat internasional bukanlah konstituen pemerintahan SBY-JK. Oleh karenanya, apresiasi masyarakat internasional perlu mendapat tempat, tetapi tidak menjadi tolok ukur keberhasilan politik luar negeri pemerintahan SBY-MJK.

3.2 Catatan Untuk Kebijakan Politik Luar Negeri SBY-JK
Penilaian seperti rapor tentu sulit dilakukan. Namun harus dikatakan satu tahun berjalannya pemerintahan SBY-JK masih menyisakan banyak ruang dan hal yang dapat dikerjakan di bidang politik luar negeri.
Bila tingkat kepercayaan masyarakat masih dapat dipelihara, tiga hal yang harus mendapat perhatian pemerintahan SBY-MJK. Pertama, upaya untuk terus-menerus dan dari waktu ke waktu melindungi warga negara, terutama tenaga kerja Indonesia. Kedua, menyuarakan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional sesuai dengan realitas yang ada. Ketiga, lebih memerhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam menjalankan politik luar negeri.
Politik luar negeri yang pragmatis dan realistis sangat dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Sebaliknya politik luar negeri yang penuh dengan idealisme dan pekerjaan besar perlu dihindarkan.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri sebagai otoritas sentral dalam masalah luar negeri perlu dimaksimalkan dalam tiga hal. Pertama, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan isu-isu luar negeri tanpa terlalu banyak mengintervensi substansi. Kedua, melakukan image building terhadap Indonesia pascakrisis dengan mengungkap Indonesia yang sedang mengalami masa transisi. Ketiga, mendapatkan peran yang lebih besar dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Catatan:

* Mahasiswa Hub. Internasional HI`04 FISIP UNPAS, anggota komunitas EKSIS, komunitas AIR

(1) http://www.deplu.go.id, Landasan Politik Luar Negeri RI.

(2) Moenir Ari Soenanda, Kebijakan Luar Negeri dan Strategi Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik, P3K2 Aspasaf, 25 Agustus 2006.

(3) Kita bisa mengamati bagaimana para investor baik dari luar maupun dalam negeri mempengaruhi para pembuat keputusan agar segala peraturan atau perundang-undangan tidak terlalu mengikat. Salah satu contoh konkritnya adalah pengesahan UU tentang investasi asing yang menurut banyak kalangan lebih menguntungkan para investor dibandingkan Indonesia sendiri.

(4)Moenir Ari Soenanda, Kebijakan Nasional Indonesia di Dunia Internasional, P3K2 Aspasaf, 16 Juni 2006.

(5) Indonesia menjadi salah satu angota Dewan Keamanan PBB untuk periode 2007-2009; Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2005-2007.

(6) Kompas, Politik Luar Negeri RI Harus Berpihak, Perlu Strategi Menempatkan Lebih Banyak Orang Indonesia di PBB, IMF, dan WTO, 11 Agustus 2005.

(7) Perubahan kebijakan politik luar negeri dari Soekarno ke Soeharto yang begitu drastis, memperlihatkan tarikan kepentingan yang begitu kuat antara dua kekuatan besar (Amerika dan Uni Soviet), apabila kita amati bahwa pada masa itu sedang terjadi perang dingin sehingga dunia terkonsentrasi pada dua kekuatan tersebut. Namun tidak lama berselang lahir gerakan yang tidak memihak salah satu kekuatan tersebut, kita mengenal dengan gerakan non-blok, yang salah satu pemrakarsanya adalah Indonesia.

(8) Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pertemuan “Foreign Policy Breakfast” dalam rangka HUT ke-60 Departemen Luar Negeri RI, 19 Agustus 2005.

Dampak Pemanasan Global Terhadap Perekonomian Dunia

•Agustus 23, 2007 • Tinggalkan sebuah Komentar

Dampak Pemanasan Global Terhadap Perekonomian Dunia

Oleh: Fahad Abdul Azis*

Kestabilan ekonomi sebuah ekonomi global dipengaruhi oleh banyak factor, sama halnya kestabilan ekonomi sebuah Negara yang ditunjang baik dari segi makro maupun mikronya. Namun geliat kehidupan ekonomi ini yang sudah semakin stabil, ternyata membawa dampak negative, terutama apabila dihubungkan dengan kondisi lingkungan hidup. Dalam sudut pandang ekonomi, mereka akan selalu berupaya untuk menghasilkan profit sebesar mungkin tanpa mengindahkan dampak bawaannya.

 

Butuh Dana Besar Untuk Atasi Pemanasan Global

Pemanasan global mengakibatkan banyak hal, antara lain; perubahan iklim, gangguan ekosistem darat maupun laut, meningkatnya permukaan air laut yang mampu menenggelamkan pulau-pulau kecil, mengancam kesehatan manusia, mengancam kemanan pangan dunia karena gagal panen yang diakibatkan perubahan iklim, serta ancaman terhadap ekonomi global.

Perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global punya dampak serius pada perekonomian dunia. Dalam penelitian Penelitian yang dilakukan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) diperkirakan, kerugian ekonomi global akibat pemanasan global dapat menembus angka 11 triliun poundsterling (Rp 187.807,8 triliun) per tahun hingga 2100. Angka itu setara dengan 6–8% output ekonomi global.[1] Sebagian besar ilmuwan saat ini sepakat suhu rata-rata akan meningkat 2–6o Celsius pada akhir abad.[2]

Laporan itu mengungkapkan, bencana dapat dihindari jika masyarakat dunia bersedia mengurangi tingkat polusi. Untuk menghindari peningkatan 2oCelsius suhu bumi, dunia membutuhkan biaya 1,6 triliun poundsterling (Rp 27.317,4 triliun). Dengan biaya sebesar itu, dunia dapat mencegah kerugian senilai 6,4 triliun poundsterling (Rp109.270 triliun).[3]

CSIRO mengungkapkan, perekonomian lokal dan regional akan terpukul telak oleh bencana akibat peningkatan permukaan air laut itu. Sri Lanka adalah negara yang paling rawan terkena krisis ekonomi akibat bencana. CSIRO menilai, meningkatkan suhu 2 derajat Celsius dapat memangkas 2,4% produk domestik bruto (PDB) Sri Lanka. Laporan itu juga memperingatkan, bencana dapat memicu pengungsian besar-besaran korban banjir. Bahkan gara-gara banjir juga India mengalami kerugian sebesar US$1 milliar.

Dampak ini akan berpengaruh besat. Karena itu, negara maju mesti merogoh kocek lebih dalam untuk membantu negara berkembang menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan memerangi pengrusakan hutan. Langkah tak kalah serius juga harus ditempuh untuk mengurangi emisi gas industri.

Sir Nicholas Stern[4], menyarankan negara-negara di seluruh dunia, terutama negara maju, harus menyisihkan dana USD 10 miliar-USD 15 miliar per tahun untuk mengatasi pemanasan global. Jika tidak, dunia akan menanggung kerugian setidaknya 5-10 persen PDB (Produk Domestik Bruto).[5]

Menurut Stern, “Biaya untuk mengatasi perubahan iklim jauh lebih murah dibanding tidak melakukan apa-apa”. Menurutnya, tidak peduli dari mana datangnya efek rumah kaca. Semua penduduk dunia akan ikut menanggung dampaknya. Karena itu, semua negara mesti bertindak cepat dan bersama-sama.

Yang paling parah terkena dampak dari pemansan global adalah mereka yang tinggal di kawasan miskin dunia, mereka pihak yang paling tidak bisa disalahkan atas polusi penggunaan bahan bakar fosil – yang menimbulkan pemanasan global.

Menurut laporan Intergovermental Panel of Climate Change (IPCC), ratusan juta orang yang hidup di lebih dari 36 delta – termasuk di Sungai Nil (Mesir), Sungai Merah (Vietnam), dan Gangga-Brahmaputra (Bangladesh) – adalah kelompok yang bakal paling sering mengalami efek peningkatan air muka laut dan banjir. Beragam penyakit tropis pun akan menyebar cepat.

Dampak-dampak itu, di sisi lain, akan lebih parah terasa karena kebanyakan pemerintahan tidak siap dengan pendanaan dan kemampuan beradaptasi dengan ancaman perubahan iklim.

Menurut Stern, imbas pembabatan hutan memunculkan emisi yang cukup signifikan. Kata dia, sekitar 18 % emisi global disebabkan penggundulan hutan. Jumlah tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan emisi yang diproduksi sektor transportasi. Untuk itu, harus ada upaya dari negara maju memberikan dana kepada negara berkembang guna pengembangan kembali hutannya.

Mencari Solusi

Meskipun dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global amatlah “mengerikan” hal ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu. Perlu dilakukan tindakan menyeluruh disertai komitmen yang kuat untuk menghentikan meluasnya wabah bencana ini.

Karena pemanasan global merupakan tanggung jawab semua orang yang ada di dunia ini, maka perlu sekali adanya bantuan yang tidak megikat dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang supaya dapat menanggulangi masalah yang semakin hari semakin berbahaya ini. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan bantuan langsung. Upaya debt swap to nature atau penghapusan sejumlah utang untuk peremajaan hutan juga bisa menjadi alternatif. Upaya mengurangi pembabatan hutan bisa berbenturan dengan keinginan pemanfaatan lahan secara ekonomis. Misalnya, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, hal tersebut tidak boleh menghalangi upaya mengurangi pembabatan hutan.[6]

Selain mengatasi pembabatan hutan, upaya lain adalah mengurangi pemakaian energi (reduce), daur ulang limbah (recycle), perolehan kembali (recovery), dan penggunaan kembali (reuse), kegiatan tersebut merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah. Dengan teknologi pemanfaatan limbah di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah sehingga biaya pengelolaan limbah juga dapat ditekan dan dilain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam. Upaya-upaya Itu bisa dilakukan dengan memberi insentif kepada industri yang mengkaji kembali Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menempatkan kondisi lingkungan sebagai prioritas utama tentunya dengan konsekuensi pencemaran lingkungan rendah. Bisa juga intervensi fiskal dengan menerapkan pajak terhadap bahan bakar terutama bensin.

Upaya lain dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran terutama yang menyangkut sector industri, adalah: Pertama, pengendalaian langsung (direct control) dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan-peraturan terhadap para pencemar, terutama peraturan mengenai standar emisi (emission standards), dan kedua dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini mengemukakan, bahwa berbagai sumber daya alam terbuang sia-sia karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Maka perlu ditetapkannya “harga yang wajar” yang meliputi pula pungutan pencemaran. Pendekatan yang gunakan adalah pollution charge approach (pendekatan pungutan polusi).[7]

Studi OECD (organization for economic co-operation and development) telah mengemukakan 3 fungsi utama dari pendekatan pungutan polusi, yaitu:

  1. Optimasi

Apabila pungutan pencemaran ditetapkan pada titik dimana keuntungan marginal penanggulangan pencemaran adalah sama dengan ongkos marginalnya, maka pencemar akan membatasi emisi pada tingkat yang optimal.

  1. Efisiensi

Apabila pungutan memberikan insentif yang memadai, maka pencemar akan mengurangi emisinya pada suatu tingkat dimana seluruh emisi dari semua pencemar tidak melampaui suatu norma yang ditentukan.

  1. Redistribusi dan pembiayaan

Dana yang terkumpul melalui pungutan dapat diinvestasikan kembali dalam penanggulangan pencemaran.

Redistribusi ini mempunyai bermacam-macam bentuk berupa: (a). sebagian atau seluruh pembiayaan fasilitas kolektif pengendalian pencemar; (b). investasi para pencemar dalam pengendalian pencemaran, yang meliputi biaya pelaksanaan apabila diperlukan, pembayaran ganti kerugian kepada penderita pencemaran.

Fungsi redistribusi ini dalam praktek merupakan fungsi utama pungutan pencemaran

 

Tapi negara berkembang pun setidaknya mempunyai solusi tersendiri dan tidak bergantung kepada negara-negara maju, terutama dalam melancarkan proses pelestarian lingkungan menyangkut ketahanan ekonomi dan sosial, oleh karenanya kita dapat menerapkan konsep “Pembangunan Berkelanjutan”. Pembangunan Berkelanjutan, muncul dari pemikiran untuk menanggapi tantangan global di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pengembangan ketiga komponen tersebut secara sinergi. Konsep ini memperhatikan kualitas pertumbuhan bukan hanya kuantitasnya saja. Dengan demikian secara singkat pengertian pembangunan berkelanjutan mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tanpa menggangu kelangsungan lingkungan hidup yang sangat penting artinya bagi generasi sekarang dan dimasa depan.[8]

Sehingga pembangunan berkelanjutan menempatkan tiga pilar utama yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung yaitu: Pertumbuhan ekonomi, pembangunan social, pelestarian lingkungan hidup.

Sebenarnya masih banyak langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan terutama dalam tataran kebijakan nasional (policy) dalam rangka mencegah pemanasan global, namun semuanya berpulang kembali kepada kesadaran kita semua selaku individu, karena dalam mengatasi pemanasan global bukanlah dengan pelaksanaan proyek-proyek besar yang bernilai milliaran atau triliunan, melainkan upaya yang konkrit dari setiap individu untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik. Kita tidak mau semuanya terlambatkan?

 

 

 


* Mahasiswa HI`04 FISIP UNPAS, anggota komunitas EKSIS.

[1] Laporan CSIRO tahun 2006, VOA.com Asia Pasifik Terancam Tenggelam, 8 November 2006.

[2] Pemanasan global terjadi akibat gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang ditimbulkan pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi.

[3] Loc. Cit.

[4] ekonom yang juga penasehat Perdana Menteri Inggris, menuangkan peringatan dini tersebut dalam kajiannya mengenai Ekonomi Perubahan Iklim.

[5] Jawa Pos Online.com, Butuh USD 15 Miliar, 26 Maret 2007.

[6] Jawa Pos Online.com, Butuh USD 15 Miliar, 26 Maret 2007.

[7] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 379-380.

[8] Hasil sidang komisi pembangunan berkelanjutan ke-9 (CSD-9), tanggal 28 April 2001.

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.